Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memutuskan untuk merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003. Aspek pencegahan menjadi alasan berat untuk merevisi UU ini.
Pemerintah telah memutuskan untuk merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Ahli hukum tata negara Refly Harun menilai harus ada evaluasi terlebih dulu
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, mendorong dilaksanakannya munas bersama untuk menyelesaikan kisruh internal partai. Seperti apa?
Pakar hukum tata negara Refly Harun berkata, konflik Golkar bisa diselesaikan lewat mahkamah partai. Kisruh Golkar ini juga bisa diselesaikan lewat munas.