Kasus korupsi paling besar yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah di bidang pengadaan barang dan jasa. Penyimpangan barang dan jasa itu bisa mencapai hingga 40 persen nilai pengadaan barang dan jasa.

Tidak ada maksud saya untuk mencemarkan nama besar Bank Mandiri. Menjadi harapan saya mohon pejabat berwenang dapat menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini sehingga tidak ada lagi nasabah yang mengalami kejadian serupa.

PLN meluncurkan 'e-Procurement Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)' jilid II untuk barang dan jasa yang bersumber dari APBN.

Saya cuma mau menanyakan kepada PLN. Apakah betul sudah siap dengan teknologi online. Sebagaimana yang sudah banyak dipakai orang lain. Apakah biaya yang diminta petugas tersebut sudah sesuai prosedur PLN. Terima kasih atas tanggapan PLN.

Pertanyaan saya apakah tidak ada komunikasi pihak pengelola mall dengan PLN untuk membenahi keadaan ini. Karena, sangat disayangkan mall terbesar di Pontianak ini hal-hal sepele seperti ini tidak bisa diselesaikan.

Isu litrik gratis isu elit. Perespon wacana ini hanya berkisar pada Dahlan Iskan (PLN), pemerintah, DPR, dan LSM. Dahlan Iskan heran kenapa ide listrik gratis tidak mendapatkan sambutan publik. Jawabnya, "bukan janji tapi bukti".

Dahlan Iskan ingin 'menelanjangi' PLN agar tidak lagi kecurigaan dari masyarakat mengenai adanya 'permainan' atau penyelewengan dalam tubuh PLN.

Saya meminta agar BPRKS mengembalikan dana saya sebesar nilai transaksi yang gagal namun terdebet pada rekening /deposit (Rp 100.000 + Rp 300.000). Jumlah ini bagi BPRKS sangat kecil namun bagi saya adalah sangat besar.

KPK memperketat pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa di PLN. Salah satunya terhadap pengadaan trafo yang dianggap kurang efisien

Agar petugas lapangan "sedetik" sebelum melakukan pemutusan atau tindakan yang akan mengurangi hak konsumen berkoordinasi dengan data pusat yang sudah online dengan PPOB Online. Agar kejadian nomor 2 keluhan kami tidak terjadi lagi.