Rapat paripurna untuk menentukan pimpinan DPR sudah dimulai. Namun Fraksi PDI Perjuangan masih menggelar rapat tertutup.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyebutkan APBN 2015 merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, belanja negara mencapai Rp 2.039 triliun.

Deputi Tim Transisi Akbar Faisal menduga ada pihak-pihak yang tidak legowo atas terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, dan berusaha menjegal langkah keduanya. Meski demikian, kata Akbar, pihaknya mengaku tidak takut.

Prabowo Subianto sumringah dan sangat bangga kepada Koalisi Merah Putih yang menggolkan Pilkada DPRD. Dengan penuh semangat, ia juga menyelipkan pesan untuk Jokowi yang akan menjalankan roda pemerintahan, seperti 4 ungkapan Prabowo ini:

Dukungan Partai Demokrat terhadap pilkada langsung, Kamis (19/9/2014), seperti napas baru bagi kelompok pengusung (tetap) pilkada langsung. Bila dihitung, keunggulan kubu pro pilkada langsung hanya 14 kusi. Masih riskan dan sangat mungkin disalip.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla akan segera dilantik bulan mendatang. Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto pun memberi pesan-pesan agar pemerintahan berjalan lancar.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan yakin fraksi partainya di DPR mengikuti sikap Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono terkait dukungan pilkada langsung. Menurutnya, fraksi adalah perpanjangan tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di DPR.

Wakil Sekjen PKB Muhammad Hanif Dhakiri mengapresiasi pernyataan sejumlah elite Partai Demokrat yang mendukung pilkada secara langsung. Menurut dia, hal ini memang sudah seharusnya dilakukan karena pilkada langsung merupakan capaian reformasi yang penting.

PDIP menyatakan akan ada 2 politisi partai koalisi merah putih yang akan hadir dalam Rakernas PDIP pada 19-21 September mendatang di Semarang, Jawa Tengah. Salah satu partai yang yang akan mengirim perwakilannya adalah PPP. 

Sejumlah pihak menyuarakan kekecewaan terhadap postur kabinet yang diumumkan Presiden Terpilih Jokowi-JK. Dengan komposisi seperti yang diumumkan, Jokowi dianggap tak membawa pembaruan.