detikNews

Pengangguran Kok Dapat NPWP?

Surat NPWP masih 'menghantui' warga. Bahkan seorang pengangguran ikut mendapat surat yang diteken Dirjen Pajak Hadi Purnomo itu. Nah loh!

Rabu, 12 Okt 2005 09:00 WIB

detikFinance

Gaji UMR Kok Dapat Surat NPWP?

Ditjen Pajak lagi-lagi salah tebar jala untuk menjaring 10 juta nomor NPWP. Seorang karyawan berpengasilan standar UMR dapat surat NPWP. Weleeh!

Selasa, 11 Okt 2005 16:12 WIB

detikNews

Gaji UMR Kok Dapat Surat NPWP?

Ditjen Pajak lagi-lagi salah tebar jala untuk menjaring 10 juta NPWP. Seorang karyawan bergaji UMR dapat surat NPWP. Walah-weleh!

Selasa, 11 Okt 2005 15:54 WIB

detikNews

PTPN V Tolak Membayar BPHTB

PTPN V Riau menolak membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) sebesar Rp 91 miliar yang menjadi tunggakan mereka.

Sabtu, 28 Mei 2005 00:51 WIB

detikNews

Harga BBM Setara di Belanda

Mengapa pemerintah tidak jujur saja soal harga BBM? Mosok harganya mirip dengan di Belanda? Kenaikan harga setara harga internasional itu terdiri atas komponen apa saja?

Senin, 21 Mar 2005 12:57 WIB

detikNews

POR

Kita bikin POR juga, yuk? Dananya dari mana? Lho, kan ada APBD. Apa argumennya kita tidak dikasih APBD dan apa istimewanya wartawan dikasih?

Selasa, 11 Jan 2005 22:39 WIB

detikFinance

Sri Mulyani Hadiahi Kritikan Tajam untuk Ditjen Pajak

Alih-alih ingin mendapatkan masukan tentang perpajakan, jajaran Ditjen Pajak justru mendapat kritikan pedas dari Menneg PPN/Kepala Bappenas.

Senin, 06 Des 2004 19:35 WIB

detikNews

Cina, Afrika, Malaysia Tampung Kayu Ilegal dari Indonesia

Pemerintah telah melarang melakukan penebangan kayu jenis kayu Meranti dan Merbau. Anehnya, kedua jenis kayu itu bisa ditemukan di Cina, Afrika dan Malaysia.

Kamis, 02 Des 2004 17:35 WIB

detikNews

Maluku Dirugikan Soal Ekspor Ikan

Pemda Maluku merasa dirugikan akibat banyaknya izin penangkapan ikan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Untuk itu, semua perusahaan penangkapan ikan akan didata ulang.

Senin, 30 Agu 2004 21:24 WIB

detikNews

Kasus Korupsi, Kejagung Periksa Pejabat Pemkot Dumai

Kejagung memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Dumai terkait dugaan korupsi Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebanyak Rp 400 juta.

Jumat, 06 Agu 2004 15:12 WIB