Hari ketiga sidang praperadilan Komjen Pol Susno Duadji, jumlah pendukung dan penolak mantan Kabareskrim itu makin menyusut. Bila hari pertama mencapai 500an orang, kali ini tidak lebih dari 100 pendemo yang ada di PN Jaksel.

Mantan Kapolda Jawa Barat Komjen Pol Susno Duadji kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi pilkada Jabar. Banyak anggota Polri yang melaporkan penyelewengan Susno saat menjabat sebagai Kapolda Jabar.

Mabes Polri berpendapat pemberian perlindungan fisik dan hukum (safe house) ditujukan bagi yang memenuhi syarat saksi dan korban. Komjen Pol Susno Duadji yang kini berstatus tersangka harus berada di rumah tahanan negara.

Tim pengacara Susno Duadji sudah menyiapkan dua ahli pidana yang akan dimintai pendapatnya dalam sidang praperadilan Kamis besok. Namun, siapa nama ahli tersebut masih dirahasiakan karena takut diculik.

Rencana LPSK melindungi Susno Duadji dinilai wajar oleh jajaran Kepolisian. Namun Polri mengingatkan LPSK bahwa status Susno bukan hanya saksi, tetapi juga tersangka kasus dugaan korupsi Pilkada Jawa Barat.

Mabes Polri membantah kesan politis atas penetapan Komjen Pol Susno Duadji sebagai tersangka kasus korupsi pengamanan Pilkada Jabar. Penetapan itu murni karena bukti permulaan yang cukup.

Polri dinilai sudah kehilangan kearifan. Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji pun jadi sasaran. Figur Susno dinilai sebagai sosok yang membongkar aib Polri sehingga menjadi musuh institusi.

Penetapan Susno Duadji sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pilkada Jawa Barat 2008 dinilai untuk membatasi manuver eks Kabareskrim ini membuka mafia kasus di tubuh Polri. Nuansa balas dendam sangat kental di antara petinggi Polri.

LPSK siang ini akan mendatangi mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Pertemuan dengan Susno masih berkaitan dengan rencana pemberian perlindungan fisik dan hukum terkait kasus Gayus Tambunan dan PT SAL.

Penetapan Komjen Pol Susno Duadji menjadi tersangka kasus Pilkada Jabar menuai kritik. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mempertanyakan apakah Polri juga memproses kasus serupa di daerah lain.