TNI masih merahasiakan siapa pengganti Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio yang akan memasuki masa pensiun. Lalu kriteria seperti apa yang diharapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti?

Panglima TNI Moeldoko mengatakan bahwa calon KSAL akan dipilih secara ketat oleh petinggi TNI. Tak ada pesanan khusus dalam pemilihan tersebut.

Panglima TNI Moeldoko mengakui sulitnya menindak pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Untuk memperkuat kekuatan pemberantasan di lautan Indonesia, TNI menyiapkan Bakamla.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertugas melakukan operasi penangkapan kapal pencuri ikan. Saat ini Bakamla baru memiliki 3 unit kapal.

Pemerintah tengah bergiat memerangi kapal pencuri ikan. Badan Keamanan Laut (Bakamla) meminta nelayan proaktif menginformasikan keberadaan kapal pencuri ikan di Indonesia.

Perairan Indonesia masih menjadi sasaran pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Para pencuri ikan ini kebanyakan berasal dari negara tetangga Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengubah Badan Kordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dengan demikian, Bakamla kini mempunyai kewenangan untuk menindak segala bentuk kejahatan di laut.

Presiden Jokowi telah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) berdasarkan Perpres Nomor 178/2014. Bakamla yang memiliki wewenang lebih luas dari lembaga sebelumnya, Bakorkamla, dikoordinasikan oleh Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) akan memasuki masa pensiun. Menurut anggota Komisi I, Tubagus (Tb) Hasanuddin, dari TNI AL sudah mencuat 3 nama kuat yang akan menggantikan KSAL Laksamana TNI Marsetio.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti rupanya tak main-main dengan kebijakannya untuk menjaga wilayah laut Indonesia dari praktik pencurian ikan (illegal fishing).