KPU dikritik tidak tegas, tidak adil dan tidak mandiri terkait surat suara dan tata cara pemberian suara. Pokja Pemantau Penyelenggara Pemilu (P4)  meminta KPU segera memutuskan, bila tidak akan kesulitan dalam sosialisasi.

PPATK melacak 400 lembar cek perjalanan untuk anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Data itu dapat dijadikan bukti awal KPK untuk memutus rantai jual beli kekuasaan di DPR.

Kabar yang menyebutkan bahwa Max Moein akan dipecat oleh Badan Kehormatan DPR dari anggota Dewan mendapatkan tanggapan positif dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Ada beberapa tipe perilaku dan peran anggota DPR dalam melakukan korupsi bersama. Ada yang aktif ada pula yang malu-malu mau.

Beberapa politisi senior ikut mendaftar sebagai calon anggota DPD periode 2009-2014. Jika mereka benar terpilih, DPD akan menjadi panti jompo untuk beristirahat.

Rapat tertutup Komisi III DPR dan KPK dinilai sebagai ketakutan berlebihan politisi Senayan. Ketertutupan ini malah membuat publik semakin curiga.

Enggan menitipkan tanda pengenal kepada petugas dan menyemprot Pamdal adalah contoh buruk perilaku anggota FPPP. Sikap arogansi tersebut bisa saja dilaporkan KPK ke BK DPR.

MK menilai kedudukan hukum (legal standing) pemohon uji materi UU Pemilu belum jelas. MK meminta DPD sebagai pemohon agar memperjelas legal standing tersebut.

Penangkapan Al Amin Nur Nasution membuat citra DPR di mata masyarakat rusak. Al Amin pun diusulkan agar dicopot sebagai anggota DPR.

Gedung MK diserbu sekitar 80 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka merasa telah digerogoti dan digergaji UU No 10/2008 tentang Pemilu yang belum lama disahkan DPR.