Barisan Massa Demokrat (BMD) maupun PDIP menyampaikan permohonan maaf atas pemasangan baliho di pedestrian di beberapa titik di Surabaya yang membuntu jalur pejalan kaki.

Walikota Tri Rismaharini bersikukuh bahwa pencantuman logo Emco di jalur sepeda yang sekarang di rintis di jantung Kota Surabaya tidak melanggar aturan.

Penempatan logo cat Emco di jalur sepeda yang dibiayai APBD di Kota Surabaya terus menuai sorotan. Pengamat hukum I Wayan Titib menantang Walikota Surabaya beberkan nilai sumbangan dari Emco.

Dinas Perhubungan (Dishub) didesak menghapus logo perusahaan cat Emco yang 'disusupkan' di jalur sepeda. Komisi C DPRD Surabaya menilai adanya promosi di proyek yang dibiayai APBD itu tidak tepat.

Jalur sepeda di Kota Surabaya dibiayai APBD, sehingga harus bebas dari segala bentuk promosi. Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai penanggung diminta bertanggungjawab dengan adanya logo Emco di aspal jalur sepeda.

Sorotan pelaksanaan Car Free Day di Kota Pahlawan makin tajam menyusul munculnya aroma komersialisasi program yang digagas Pemerintah Kota Surabaya tersebut. Organda pun meminta kompensasi sebagai bentuk keadilan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya dituding melempem dan seperti macan ompong menanggapi pengaduan status tenaga ahli Walikota Surabaya yang dianggap bermasalah.

Massa anti Walikota Tri Rismaharini secara bergelombang berdatangan di gedung DPRD Surabaya. Mereka tiba dengan menumpang puluhan truk maupun ratusan sepeda motor.

Poster sosialisasi bakal calon walikota banyak yang terpasang tanpa mengindahkan aturan. PDIP Surabaya mempersilahkan Satpol PP untuk mencopot poster atau atribut calon yang mereka usung apabila melanggar aturan.

Menjelang pemilihan walikota (Pilwali) Surabaya, manuver politik mulai terasa. Bambang DH yang akan dicalonkan lagi dari PDIP bertemu dengan puluhan aktivis angkatan '96-'98 di sebuah villa di Trawas.