Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi Andi Mallarangeng atas dakwaan korupsi proyek Hambalang. Hakim menilai materi eksepsi Andi tidak sesuai dengan aturan hukum.

PDIP dijagokan menjadi pemenang Pemilu di beberapa survei. Namun, ada faktor yang bisa menghancurkan prediksi itu, salah satunya adalah isu korupsi.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak permintaan Andi Alifian Mallarangeng untuk menggunakan electronic book dan laptop dalam Rutan KPK.

Nota keberatan Andi Alfian Mallarangeng dalam lanjutan sidang hambalang ditolak jaksa penuntut umum. Menurut Andi, tanggapan jaksa tersebut tak menjawab keberatan pihaknya atas dakwaan yang diajukan. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menolak keberatan (eksepsi) eks Menpora, Andi Alifian Mallarangeng. Jaksa meminta majelis hakim memutuskan melanjutkan pemeriksaan materi perkara.

Eks Menpora, Andi Mallarangeng, keberatan dengan dakwaan jaksa KPK terkait permintaan fee 18% royek Hambalang melalui adiknya, Choel Mallarangeng. Menurut Andi, permintaan fee itu oleh Choel untuk dirinya sendiri dan tanpa sepengetahuan Andi.

Andi Mallarangeng didakwa menyalahgunaan wewenang terkait proyek Hambalang sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Keberatan dengan dakwaan jaksa KPK, Andi menganggap a didakwa bukan karena perbuatan yang dilakukannya.

Pasca mencuatnya skandal korupsi terkait proyek Hambalang, proses pembangunan pusat pendidikan bagi atlet itu mangkrak. Meski demikian, Andi Mallarangeng berharap agar proyek Hambalang tetap bisa dilanjutkan setelah proses hukumnya selesai.

Eks Menpora, Andi Mallarangeng, mengakui ada beberapa penyimpangan dalam proses pembangunan proyek Hambalang. Andi mengaku dirinya adalah pimpinan tertinggi di Kemenpora dan menjadi pihak paling bertanggung jawab atas proyek Hambalang.

Eks Menpora, Andi Mallarangeng, menanggapi dakwaan jaksa penuntut KPK kepadanya. Menurut Andi, proyek Hambalang adalah salah satu proyek yang sangat dibutuhkan negara Indonesia.