Wacana merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dihembuskan oleh komisi III DPR RI. Menanggapi hal ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menentukan sikap menolak adanya upaya revisi tersebut.

Ruhut Sitompul termasuk anggota Komisi III yang membela KPK. Menurut politisi PD, KPK ibarat gadis yang dicintai.

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) meminta pembangunan gedung baru kepada komisi III DPR RI senilai Rp 90 miliar. Gedung baru BNPT ini dibutuhkan karena selama ini kantor yang ditempati BNPT masih berupa sewa.

DPR RI memulai pembahasan awal revisi UU Pilpres. Di dalam draf yang dirumuskan oleh tim di Baleg DPR, ada sejumlah alternatif pengubahan syarat pencapresan yang sedang alot diperdebatkan.

Revisi UU Pilpres di DPR RI dimulai. Baleg DPR telah menyusun rumusan awal untuk kemudian dicocokkan dengan usulan pemerintah. Situasi politik memanas.

KPK membutuhkan gedung baru yang lebih representatif. Namun anggaran pembangunan gedung baru KPK senilai Rp 225 miliar masih tertahan di DPR.

Komisi II lakukan rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas soal Rencana Keuangan Kementerian dan Lembaga (RKKL) APBN 2013 untuk dana pemilu 2014.

Komisi II mengusulkan pembangunan gedung gabungan untuk KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi Graha Pemilu.

Komisi II DPR RI mengalokasikan dana sebesar Rp 250 miliar untuk pembangunan gedung baru KPU. Kendati demikian, rancangan desain dan lokasi gedung baru ini masih ditentukan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI M Nasir Djamil meminta Komisi III DPR RI mengundang Menkeu Agus Martowardojo dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana untuk membahas alokasi anggaran bagi mitra-mitra kerja Komisi III relatif masih kecil. Menkeu dan Ka Bappenas dinilai kurang bisa memahami semangat penegakan hukum.