5 pasangan cagub DKI Jakarta sepakat untuk menolak DPT yang diputuskan oleh KPUD DKI karena dinilai banyak masalah. KPUD diminta segera perbaiki DPT tersebut.

DPT yang ditolak oleh lima pasangan calon gubernur DKI Jakarta menjadi pertanyaan besar untuk KPUD DKI Jakarta. DPT adalah jantung dalam pemilihan kepala pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

DPT dalam pemilu pilkada DKI Jakarta dicurigai sarat daftar fiktif dan ganda. Akibatnya, DPT tersebut dicurigai mengandung kejahatan politik yang mengarah pada sebuah konspirasi.

Lima pasangan calon gubernur dalam pilkada DKI Jakarta mencurigai DPT yang telah ditetapkan oleh KPUD Jakarta. KPUD dituntut untuk bekerja secara teliti untuk meminimalisir kecurangan.

DPT oleh lima pasangan calon gubernur pilkada DKI Jakarta semakin menjadi perhatian publik. Penetapan DPT oleh KPUD Jakarta terkesan mengejar jadwal kegiatan pelaksanaan pilkada.

Jokowi masih kesal dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI yang menetapkan daftar pemilih tetap. Jokowi menyindir keputusan KPU yang tidak disetujui sebagian besar calon gubernur.

Meski KPU memiliki kewenangan menetapkan DPT, namun tanpa tanda tangan tim sukses pasangan calon, maka penetapan itu tidak memiliki legitimasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tetap melanjutkan tahapan Pilkada meski penetapan daftar pemilih tetap (DPT) ditolak tim sukses lima pasangan calon.

Pasangan calon gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta akan menambah jumlah saksi di tempat pemungutan suara. Ini dilakukan guna menghindari terjadinya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada 11 Juli.

KPU Provinsi DKI Jakarta akhirnya kembali merevisi jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Kini, jumlah pemilih pasangan gubernur/wakil gubernur DKI menjadi 6.983.692 orang.