Ada konstruksi hukum yang harus diluruskan mengenai LHKPN agar legislasi dan regulasi terkait LHKPN didudukkan secara jernih dan tidak secara tendesius.
Sederet nama politisi disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Mereka angkat bicara dan siap bersaksi di meja hijau. Berikut klarifikasi mereka.
KPK akan membeberkan hasil penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP dalam sidang perdana di PN Tipikor Jakarta pada 9 Maret 2017.
KPK sudah memeriksa sekitar 400 saksi dalam kasus dugaan suap promosi jabatan di Klaten. KPK juga menemukan adanya indikasi sumber dana dari pihak lain.