Panja DPR terkait revisi UU MA telah menyepakati usia pensiun hakim agung 70 tahun. Tak pelak, hal ini pun mengundang protes. Petisi berisi penundaan pengesahan pun segera diajukan ke Ketua DPR Agung Laksono.

PPATK mengungkap aliran cek ke anggota DPR yang diduga terkait dengan pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gurbenur Senior BI. BK DPR dinilai perlu bekerjasama dengan PPATK untuk mengusut nama-nama penerima tersebut.

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Tiurlan Hutagaol membantah jika dikatakan BK menolak kehadiran ICW yang melaporkan 77 anggota DPR yang diduga kuat terlibat dalam berbagai pelanggaran.

ICW gagal menemui BK untuk mengadukan 77 anggota DPR yang 'nakal'. Ini dikarenakan BK punya mekanisme baru dalam menerima aduan pelanggaran kode etik dari masyarakat.

Indonesia Corruption Wacth (ICW) dan Koalisi Penegak Citra DPR akan bertemu dengan Badan Kehormatan (BK) DPR untuk mengadukan 77 nama anggota Dewan yang diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik.

ICW bergerak. Mereka berencana melaporkan sejumlah nama politisi PDIP yang diduga menerima cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom, ke BK DPR.

KPK menjadwalkan untuk meminta keterangan Agus Condro terkait kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, Senin (22/9/2008) besok. Agus siap untuk memenuhi panggilan.

ICW Mengecam keputusan fraksi-fraksi di DPR yang menyetujui perpanjangan masa usia pensiun Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) menjadi 70 tahun. Dengan keputusan ini, MA akan menjadi panti jompo karena para hakim agungnya pensiun pada usia yang sangat tua.

Panja DPR akhirnya menyepakati usulan pemerintah soal penambahan usia pensiun hakim agung dari sebelumnya 65 tahun menjadi 70 tahun. Kesepakatan ini dianggap sebuah kemunduran.

Dalam revisi UU MA yang tengah digodok, diusulkan masa pensiun hakim agung diperpanjang dari 65 tahun menjadi 70 tahun. Usulan ini dinilai strategi licik pihak status quo.