Pernyataan Ketua MK Mahfud MD tentang penetapan tersangka dua pimpinan KPK seharusnya menjadi bahan introspeksi Polri. Namun Kapolri Jenderal BHD malah terkesan defensif.

Presiden SBY selalu mengatakan akan berusaha menyelematkan KPK. Niat itu perlu diacungi jempol, namun langkah konkrit yang seharusnya diambil SBY saat ini adalah meminta Polri mengeluarkan SP3 untuk dua pimpinan KPK, bukan menerbitkan Perpu.

Pasal penyalahgunaan kewenangan untuk menjerat dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak tepat. Namun polisi mengaku telah mengendus kasus lain.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, polisi tidak memiliki hak untuk mengusut penyalahgunaan kewenangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) tidak sependapat.

Ketua MK Mahfud MD bersuara keras soal penetapan 2 pimpinan KPK sebagai tersangka. Alasannya, pasal pelanggaran kewenangan soal pencekalan atas tersangka korupsi Anggoro Widjojo dan buron BLBI Joko S Tjandra tidak sesuai.

Langkah polisi menetapkan pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang dinilai keliru. Polisi dinilai tidak bisa menemukan adanya indikasi pidana.

Polisi tidak berhak mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK. Hal itu disebabkan, ranah penyalahgunaan masuk ke dalam wilayah hukum administrasi.

Perpu Presiden untuk mengatasi kekosongan pimpinan KPK dinilai sebagai tindakan prematur. Semestinya, Presiden berkonsultasi terlebih dahulu mengenai ide tersebut dengan pimpinan KPK.

Pembina Tim Pengacara MuslimAchmad Michdan menyatakan TPM akan melakukan upaya hukum atau advokasi pada 4 orang tewas yang diduga teroris dalam penyergapan di Solo tadi malam.

Sebanyak 50 orang dari Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok menggeruduk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jalan Diponegoro, Kamis (17/9/2009).