Kepala Kantor Kemenkum HAM Wilayah Banten, Poppy P mengaku sudah menerbitkan surat permintaan remisi bagi terpidana suap, Artalyta Suryani. Poppy sendiri tidak mengetahui jika Artalyta tak boleh mendapatkan remisi akibat perbuatannya di rutan Pondok Bambu.

Kementerian Hukum dan HAM diminta untuk memeriksa sejumlah pejabat yang mengusulkan remisi untuk Artalyta Suryani alias Ayin. Imparsial menduga kemungkinan ada aliran uang suap dari Ayin kepada para pejabat yang mengusulkan remisi ini.

Dua buah surat yang berisi permohonan remisi bagi terpidana Arthalyta Suryani beredar. Dirjen Pemasyarakatan sendiri tidak tahu menahu soal surat itu.

Terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan mengaku siap membongkar kasus mafia pajak yang terjadi di Indonesia. Keinginan itu didukung oleh Menkum HAM Patrialis Akbar.

DPR akan mengebut pembahasan RUU Keistimewaan DIY. Diharapkan pemerintah tak banyak protes dan nasib Sultan sebagai Gubernur DIY tak terus terombang-ambing.

"Raker dengan Menkum HAM dan Kapolri menjadi agenda penting Komisi III pada masa sidang sekarang ini dan karenanya perlu untuk sering dijadwalkan," ujar Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman.

Menkum HAM Patrialis Akbar membantah  terpidana suap, Artalyta Suryani alias Ayin mendapat remisi umum 2010 dan remisi pemuka 2010 sebanyak 2 bulan 20 hari. Ayin tidak mendapat remisi, karena Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkum HAM, Untung Sugiyono, belum menyetujuinya.

Remisi bagi Arthalyta Suryani atau Ayin dinilai menodai rasa keadilan masyarakat. Semestinya petugas lembaga pemasyarakatan melihat kepantasan pemberian remisi itu.

Terpidana kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin mendapatkan remisi 2 bulan 20 hari. Kemenkum HAM perlu membeberkan dengan jelas ukuran objektif yang menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi Ayin.

Terpidana kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin mendapatkan remisi 3 bulan. Namun demikian, Menkum HAM Patrialis Akbar menegaskan Ayin masih mendekam di LP Tangerang dan belum dinyatakan bebas bersyarat.