Mantan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Jornal Effendi Siahaan terancam dipenjara 20 tahun. Jornal didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 11,218 miliar.

Macet di Ibukota bukan urusan Pemprov Jakarta saja, pemerintah pusat juga mesti turun tangan. Karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu untuk segera memanggil berbagai pihak untuk mengatasinya.

Moda tranportasi busway dinilai salah satu solusi kemacetan lalu lintas Jakarta yang paling cepat diterapkan. Agar proyek angkutan massal itu cepat terwujud, pemerintah pusat harus ikut turun tangan.

Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia. Tahun ini, nilai APBD DKI mencapai Rp 27 triliun, dan tahun depan diperkirakan mencapai Rp 30 triliun.

Mantan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Journal Effendy Siahaan segera duduk di kursi terdakwa. Berkas perkaranya dinyatakan lengkap.

Kualitas para guru patut dipertanyakan terkait tingkat kelulusan siswa SMA dan SMK di Jakarta yang menurun dibanding tahun ajaran sebelumnya. Padahal anggaran pendidikan naik sangat sigfinikan.

Pemprov DKI mengusulkan kenaikan anggaran pendidikan menjadi Rp 7,08 triliun. Oleh karena itu, DPRD DKI pun menuntut agar para guru meningkatkan kualitas pendidikan di Ibukota.

Pemerintah Provinsi DKI mengalokasikan dana yang cukup besar untuk sektor pendidikan. Pemprov mengusulkan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun untuk dinas yang dikepalai oleh Taufik Yudi Mulyanto tersebut.

Sejak disahkan 30 April 2008 Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan mandat untuk sosialisasi UU No 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kesimpulan yang diperoleh badan publik belum siap menjalankan UU KIP.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menilai kebijakan mempersenjatai Satpol PP tidak melanggar UU. Ia menegaskan tidak ada anggaran APBD untuk membeli senjata yang tidak sesuai ketentuan.