meski belum ada persedian BPKB yang baru, pelayanan terkait bukti kepemilikan kendaraan bermotor tetap berjalan seperti biasa. 

Polri kembali menuai kritik. Kali ini terkait konflik dengan Kejagung. Pangkal persoalannya mengenai eksekusi Komjen Purn Susno Duadji. Bukan kali ini saja Korps Bhayangkara berkonflik.

Dakwaan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Inspektur Jenderal Djoko Susilo terutama soal tindak pidana pencucian uang dinilai lemah. Jaksa KPK dikhawatirkan akan mengulang kasus Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh.

Penyidik KPK hari ini memanggil panitia pengadaan proyek Simulator SIM Korlantas Mabes Polri, Ni Nyoman Suartini. Dia diperiksa sebagai saksi untuk pengusaha Budi Susanto yang dijadikan tersangka dalam kasus ini.

"Nama di TPPU DS pernah dipanggil dan masuk dalam BAP. Kemungkinan juga akan dihadirkan. Tergantung kebutuhan jaksa yang mendakwa," kata Jubir KPK Johan Budi.

"Semua hasilnya sudah dipaparkan dan ditindaklanjuti karena seperti perintah Presiden 8 Oktober penyidikan dilakukan oleh KPK dan semua proses itu kita serahkan pada KPK," jelas Kabagpenum Polri, Kombes Agus Rianto.

Irjen Djoko juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dari aset senilai Rp 42 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi.

“Terdakwa tidak memiliki usaha lain yang sah yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar."

KPK menelusuri dugaan pencucian uang yang dilakukan Irjen Djoko sejak tahun 2003. Dari masa itu sampai tahun 2012, jaksa KPK mencatat total pencucian uang yang dilakukan jenderal bintang dua itu nilainya Rp 111,7 M dan USD 60 ribu.

"Budi Susanto meminta uang ke Sukotjo Bambang sebesar Rp 1,5 miliar untuk diberikan kepada tim Irwasum Mabes Polri guna memenangkan PT CMMA sebagai pelaksana pekerjaan simulator," ujar jaksa KPK, KMS Roni.