"Banyak yang menanyakan melalui WA (WhatsApp), media massa, ini pembahasan terlalu cepat. Jawaban kami saudara sekalian bahwa RUU Minerba disiapkan sejak 2016."
Anggaran sebesar Rp 5,9 triliun itu untuk program padat karya tunai dalam rangka menanggulangi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Anggota Komisi VII Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo menilai dengan kondisi saat ini kurang tepat apabila DPR membahas hal lain di luar penanganan COVID-19.
Pada skenario ini, pertumbuhan ekonomi diprediksi berada di angka 4,5-4,9% di kuartal I-2020 dan 2,3% di akhir tahun ini, tapi ternyata skenario itu meleset.