Jadi ini betul-betul diuji kenegarawanan Presiden apakah dengarkan rakyat atau parpol. Presiden harus ingat, Presiden dipilih oleh rakyat," kata Asfinawati.
Baleg DPR akan membahas UU KPK yang terdapat salah ketik pada Senin pekan depan. DPR menargetkan UU KPK yang diperbaiki dikirim kembali ke Kemensetneg Selasa.
Partai Demokrat sepakat dengan usulan perppu penangguhan UU KPK hasil revisi selama satu tahun. Demokrat menilai penangguhan itu menguntungkan semua pihak.
ICW mengatakan menerbitkan perppu merupakan hak prerogatif presiden. ICW meminta seluruh unsur pemerintah mendukung Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
Direktur Pengkajian Pancasila Universitas Jember Bayu Dwi mengusulkan Jokowi mengeluarkan perppu penangguhan atas berlakunya Revisi UU KPK setelah diundangkan.
Tenaga Ahli Utama KSP Ifdhal Kasim menyatakan Presiden Jokowi masih mempertimbangkan terkait Perppu KPK. Jokowi mempertimbangkan usulan akademisi dan parpol.