ICW pesimistis terhadap langkah Kejagung yang akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tiket pesawat di Kemenlu. Untuk itu ICW meminta agar KPK mengambil alih kasus ini.

ICW menyesalkan tindakan Kemenlu yang tetap mengangkat IC sebagai duta besar. Padahal, pejabat tinggi tersebut ditengarai menerima Rp 2,3 miliar dari dugaan korupsi tiket pesawat.

Dugaan korupsi tiket pesawat di lingkungan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) sudah memasuki tingkat penyidikan. Kejagung ada perkembangan dalam satu minggu ke depan.

Pasukan militer Niger diduga melakukan kudeta. Presiden Mamadou Tandja dan sejumlah menteri ditangkap dan disekap di barak militer.

Pejabat dan mantan pejabat tinggi Kemenlu diduga menerima aliran dana korupsi tiket pesawat Diplomat. Dalam Laporan ICW, NHW diduga menerima uang Rp 1 miliar dan IC menerima Rp 2 miliar.

Kemenlu patuh pada proses hukum. Kasus dugaan korupsi tiket pesawat diplomat ini pun diserahkan sepenuhnya ke Kejagung.

Kejagung menyatakan pihaknya kini tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi mark-up tiket pesawat para diplomat di Kemenlu.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sudah memberikan sanksi administrasi berat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan mark up tiket pesawat para diplomat.

ICW mensinyalir dugaan penerimaan gratifikasi mantan Menlu NHW ke KPK. seorang pejabat tinggi lainnya, IC, juga ikut dilaporkan. Keduanya diduga menerima dana dari tiket pesawat.

Kemenlu didesak tidak menutupi kasus dugaan korupsi mark-up pembelian tiket pesawat bagi diplomat ke luar negeri. Agar transparan, Kemenlu diimbau menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke instansi penegak hukum.