Mabes Polri memutasi 2 pejabatnya yang ditugaskan di KPK. Mengingat peran penting 2 orang ini dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar, dikhawatirkan ada skenario di balik mutasi itu untuk melemahkan KPK.

Dua pejabat KPK dari Kepolisian yang berperan penting dalam mengungkap kasus korupsi dimutasi oleh Mabes Polri. ICW mencurigai ada upaya mengkandaskan kasus-kasus korupsi di balik pemutasian itu.

Kepala Sekolah Dasar (SD) di DKI Jakarta diangkat bukan karena prestasinya. Melainkan berdasarkan jumlah setoran dan kedekatan emosionalnya dengan para guru.

Hingga kini pedoman pelaporan dan pencatatan dana kampanye belum selesai dibuat oleh KPU. Padahal kampanye telah berlangsung sejak bulan Juli. ICW dan Bawaslu sepakat mendorong KPU segera menuntaskan pedoman tersebut.

Aktivis antikorupsi menduga mutasi 2 perwira Polri di KPK adalah upaya untuk menghambat dalam menangani kasus aliran dana BI. Dugaan ini dibantah KPK.

Mabes Polri telah menarik dua perwiranya yang selama ini bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut menuai protes dari Indonesian Corruption Watch (ICW),

Menurut penelitian ICW tentang korupsi di sektor kesehatan, negara selama ini dirugikan Rp 127.991.698.444. Dengan porsi terbesar adalah korupsi untuk penyediaan alat-alat kesehatan (alkes) sebesar Rp 49.065.000.000.

Audit dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tak menjamin dana kampanye para peserta Pemilu telah bersih. Hal itu disebabkan prosedur audit yang dipakai hanya mengandalkan kejujuran dari peserta pemilu dan tidak bersifat investigatif.

Proses kampanye Pemilu 2009 sudah dimulai sejak Juni lalu. Namun hingga kini KPU belum membuat pedoman pelaporan dan pencatatan dana kampanye. Karena itu Pemilu 2009 dikhawatirkan rawan pelanggaran dana kampanye.

ICW mengindikasikan adanya penerimaan pemerintah dari penjualan BBM bersubsidi yang tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 45 triliun. Penerimaan yang tidak disetorkan ini dihitung sejak 2006 hingga 2007.