Kabiro Keuangan Kemenpora Dedy Kusdinar meluruskan pernyataan kuasa hukumnya, Firman Wijaya, yang menyebut Dedy menandatangani proyek wisma atlet Palembang.

KPK terus memeriksa Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Dedi Kusdinar terkait penyidikan kasus suap pada proyek pembangunan wisma atlet.

Tim investigasi internal Partai Demokrat (PD) mempersilakan KPK memeriksa Bendahara Umum PD, Muhammad Nazaruddin. PD mendukung penuh upaya KPK menuntaskan kasus suap di Kemenpora.

Perbedaan pendapat elite Demokrat soal dugaan suap pembangunan wisma atlet di Palembang mengesankan faksi di partai itu. Anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok, menegaskan, semua kepentingan telah terakomodasi.

Perbedaan pendapat elite PD soal dugaan suap pembangunan wisma atlet di Palembang mengesankan faksi di partai itu. Namun Anas Urbaningrum mengaku isu faksi semacam itu tidak menjadi perhatiannya.

Pemeriksaan DK DPP Partai Demokrat terhadap kadernya yang diduga melanggar kode etik terkait kasus suap pembangunan wisma atlet Palembang masih berjalan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan setelah proses selesai.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat diminta agar tidak mengeluarkan opini pribadi terkait nasib Nazarudin. Dewan Kehormatan didesak segera mengeluarkan keputusan terkait dugaan suap Wisma Atlet yang melilit kadernya.

Sikap mengulur-ulur waktu Partai Demokrat (PD) dalam menentukan nasib Bendahara Partai Nazaruddin bisa membuat blunder. Muncul kesan PD terlalu melindungi Nazaruddin. Tanya kenapa?

Partai Demokrat didesak tidak ragu-ragu untuk mengambil sikap terhadap nasib Bendahara Demokrat Nazaruddin. Semakin berlarut-larut putusan diambil, citra Demokrat dan SBY bisa jadi pertaruhan.

Kelompok aktivis LSM Petisi 28 hari ini mendatangi kantor KPK. Mereka mendesak lembaga antikorupsi tersebut untuk segera memanggil Bendahara Umum PD Nazaruddin yang disinyalir terlibat dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet Palembang.