detikNews

Gugat Status Tersangka, Praperadilan Eks Gubernur Papua Digelar Hari Ini

Bekas Gubernur Papua Barnabas Suebu diam-diam mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka yang disematkan pada dirinya.

Senin, 22 Jun 2015 04:52 WIB

detikNews

Jokowi Menolak, DPR Tetap Ngotot Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo menolak untuk merevisi UU KPK. Namun DPR tetap ngotot merevisi UU Nomor 30/2002 tersebut.

Jumat, 19 Jun 2015 20:13 WIB

detikNews

Soal Revisi UU KPK, PD: Kami Dorong Jika untuk Penguatan

Rencana DPR dan pemerintah merevisi UU KPK pada tahun 2015 ini menuai reaksi negatif dari masyarakat.

Jumat, 19 Jun 2015 14:57 WIB

detikNews

PN Jaksel Tetapkan Sidang Perdana Praperadilan Ilham Arief 25 Juni

PN Jaksel telah menentukan tanggal sidang perdana praperadilan yang diajukan oleh bekas Wali Kota Makassar Ilham Arief.

Kamis, 18 Jun 2015 19:04 WIB

detikNews

Ruki Paparkan 3 'Kekalahan' KPK dalam Sidang Praperadilan di DPR

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK, Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki memaparkan tentang kekalahan KPK.

Kamis, 18 Jun 2015 12:25 WIB

detikNews

Revisi UU KPK, Menkum Yasonna: Nggak Ngerti Kasih Komen, Tolol Saja Gitu

Kritik mengalir ke Menkum Yasonna Laoly terkait revisi UU KPK. Tapi Yasonna memberi penjelasan.

Rabu, 17 Jun 2015 15:39 WIB

detikNews

Menkum Yasonna: DPR yang Ingin Revisi UU KPK Masuk Prolegnas 2015

Menkum Yasonna Laoly menegaskan revisi UU KPK bukan inisiatif pemerintah. Justru DPR yang berinisiati.

Rabu, 17 Jun 2015 15:27 WIB

detikNews

Gerindra dan Hanura Tunggu Draf Revisi UU KPK dari Pemerintah

Revisi UU KPK yang diajukan oleh pemerintah dinilai justru melemahkan lembaga antirasuah tersebut

Rabu, 17 Jun 2015 14:48 WIB

detikNews

Ruki Sarankan KPK Bisa SP3, Mantan Penasihat: Saya Tidak Setuju!

Plt Ketua KPK Taufi‎eqqurachman Ruki menginginkan adanya kewenangan penghentian penyidikan di lembaga antirasuah itu.

Rabu, 17 Jun 2015 14:03 WIB

detikNews

Kontroversi Praperadilan, Ketua MA: Jangan Ganggu Independensi Hakim!

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menegaskan tidak akan menuruti kemauan LSM yang mendesak regulasi praperadilan. 

Rabu, 17 Jun 2015 12:52 WIB