MK kembali menggelar sidang gugatan Denny Indrayana terkait pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI lewat persetujuan DPR. Kepolisian menghadirkan guru besar Fakultas Hukum Unpad, Prof Gde Pantja Astawa.

Penyidik KPK Novel Baswedan ‎menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan. Kini Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus bahwa status tersangka bisa dipraperadilkan. Akankah pihak Novel menempuh jalur itu?

Sebanyak 6 orang pimpinan KY menemui pimpinan DPR untuk membahas polemik seleksi calon hakim yang tengah digugat ke MK. Tak hanya itu, masalah terkait anggaran juga turut dibahas.

MK membuat putusan‎ bahwa penetapan status tersangka harus berdasarkan dua alat bukti. Bila tidak, maka status tersangka itu bisa digugat lewat praperadilan. Markas Besar Polri menyambut baik putusan MK itu.

Sekumpulan hakim agung yang tergabung dalam Ikahi mengajukan perbaikan gugatan ke MK. Dalam perbaikannya, mereka menilai kehadiran KY dalam seleksi hakim merusak kemandirian hakim.

Sidang Pilkada Maluku yang sempat ricuh pada 14 November 2014 lalu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) berujung pada pembunuhan.

MK menegaskan penetapan tersangka minimal harus berdasarkan 2 alat bukti. Jika tidak, MK mengizinkan tersangka itu mengajukan praperadilan. Putusan ini dikeluarkan atas permohonan Bachtiar Abdullah Fatah.

Gempita pilkada membuahkan perdebatan siapakah yang berwenang mengadili sengketa hasil pilkada. MK mengaku siap setelah DPR menunjuk MK mengadili sengketa itu lagi. Di sisi lain, bayang-bayang Akil Mochtar masih menghantui.

Ada cerita hakim yang memilih kehujanan daripada menerima bantuan payung orang yang di dekatnya. Sang hakim khawatir, jika nantinya ia mengadili pemberi bantuan payung itu ia tidak mengadili dengan adil.

MK menegaskan hakim ad hoc bukanlah pejabat negara, sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Hakim ad hoc tipikor pada tingkat kasasi, Prof Dr Krisna Harahap mengaku kecewa dengan putusan itu.