Wajah Menhan Purnomo Yusgiantoro terkejut saat ditanya seputar isu perpecahan kabinet yang santer berhembus. Namun Purnomo mengaku tidak tahu.

Menurut Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo, Presiden SBY mempunyai hak prerogatif untuk menonaktifkan Sri Mulyani dan Boediono demi tenangnya kabinet dan efektivitas kerja pemerintahannya.

Partai Demokrat tidak mau mengarahkan isu skandal Bank Century ke penonaktifan Sri Mulyani dan Boediono.

Pengamat politik M Qodari setuju pada usulan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang mendukung Boediono dan Sri Mulyani nonaktif selama pemeriksaan Pansus Angket Century DPR. Mereka berdua perlu mundur sementara agar pansus bebas dari intervensi.

Pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menuding Pansus Angket Bank Century hanyalah untuk menggulingkan dirinya dinilai sebagai sikap orang yang sedang panik. Pernyataan itu tidak perlu ditanggapi.

Menanggapi usulan penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani, Fraksi PKS berpendapat tidak dalam posisi mendukung atau tidak, melainkan meminta kesadaran keduanya untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa.

Beredarnya isu perpecahan di tubuh kabinet patut untuk ditelusuri lebih lanjut. Jika benar, maka hal itu semakin menegaskan ada sesuatu yang terjadi yang berhubungan dengan kasus Bank Century.

Panitia khusus (Pansus) angket Century menggelar rapat konsultasi untuk menentukan saksi yang akan dipanggil.Dalam daftar sementara, nama JK, Boediono, dan Sri Mulyani tertulis. Juga Susno Duadji dan pimpinan KPK.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendukung Boediono dan Sri Mulyani nonaktif selama proses pemeriksaan Pansus Century DPR berlangsung. Hal itu merupakan serangan balik Ical atas statemen Sri Mulyani.

Tekanan bertubi-tubi kepada Sri Mulyani dan Boediono dalam kasus Bank Century dikabarkan membuat sebagian menteri yang mendukung keduanya gerah. Bahkan sempat beredar isu ada yang anggota KIB II yang akan mundur. Benarkah?