Wapres JK menegaskan keputusan pemerintah yang melakukan penyanderaan atau gijzeling terhadap wajib pajak (WP) nakal bertujuan mendisiplinkan masyarakat.

Beberapa pihak yang bersitegang dalam pilpres lalu mulai menjalin komunikasi, termasuk Akbar Tandjung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meramalkan akan ada stabilitas politik ke depan.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali Akbar Tandjung bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (7/1) kemarin. JK mengungkap Akbar Tandjung lah yang meminta waktu bertemu dengan sang presiden.

Masih ingat JK-Win? itu adalah 'merek dagang' JK-Wiranto di Pilpres 2009 silam. Kala itu JK yang masih menjabat Ketua Umum Partai Golkar berpasangan dengan cawapres Wiranto di Pilpres 2009.

Pemerintahan Jokowi-JK berambisi membangun 1 juta unit rumah di tahun ini.

Ketua Umum Partai Hanura bertemu empat mata dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Wiranto menyebut pertemuannya hanya pertemuan dua orang sahabat.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto bertandang ke kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Belum diketahui maksud kedatangan Wiranto untuk bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, sowan Presiden Jokowi pada Rabu (7/1/2015) sore kemarin. Tak lama setelah sowan ke Jokowi, Agung ditelepon Wapres Jusuf Kalla. Ada apa?

Pada sidang kabinet hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung media di awal pembicaraannya. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan maksud dari Jokowi itu adalah pesan kepada para menteri Kabinet Kerja agar selalu melibatkan media dalam setiap kegiatan penting.

Pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi turun dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600. Wapres Jusuf Kalla mengimbau pengusaha transportasi menurunkan tarif angkutan karena harga BBM subsidi yakni premium dan solar sudah diturunkan pemerintah. Pasalnya, pengusaha angkutan ini menaikkan tarif angkutan saat pemerintah menaikkan harga BBM subsidi pada 18 November lalu. Bila Anda setuju dengan Wapres JK, pilih Pro!