Dua anggota Komisi VIII DPR, ST dan SA, diduga menerima gratifikasi sebesar US$ 2.845 dalam perjalanan dinas saat meninjau pelaksanaan ibadah haji 2006. ICW mengadukan mereka ke Badan Kehormatan DPR.

RUU tentang perubahan kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disahkan. ICW akan mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung diumumkannya nama-nama anggota dewan tukang bolos. Namun bagi ICW pengumuman saja tidak cukup. Pengumuman itu harus ditunjang dengan penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan (BK) DPR.

Rapat paripurna DPR mengagendakan pengesahan RUU Mahkamah Agung (MA), Kamis (18/12/2008) ini. Setelah satu jam rapat berlangsung, lebih dari separuh jumlah anggota dewan masih belum hadir.

Anggota Panja RUU MA dituding Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima suap senilai US$ 1 juta. Ketua DPR Agung Laksono meminta ICW agar tidak menyatakan sesuatu tanpa dasar yang kuat.

ICW mengaku memperoleh informasi adanya suap pada anggota Panja RUU MA dari sebuah surat kaleng. Meski demikian informasi itu akan tetap didalami lebih lanjut dengan menggandeng KPK.

ICW mempelajari adanya permainan uang terkait proses penyusunan RUU MA yang akan disahkan besok. namun pihak DPR berkeyakinan tidak ada politik uang, meski memungkinkan adanya kepentingan politik dalam RUU itu.

RUU MA segera disahkan DPR dalam rapat paripurna Kamis 18 Desember 2008. Tapi muncul dugaan adanya permainan uang dalam persetujuan RUU ini.

ICW melapor ke KY. Laporan terkait dugaan perselingkuhan antara DPR dan MA, dalam pemilihan Ketua MA. Dan KY menilai hendaknya Ketua MA mesti tahu diri.

ICW menyebut, MA diam-diam memilih pimpinan baru. Dalam struktur kepengurusan baru, Harifin Tumpa menggantikan Bagir Manan sebagai Ketua MA. Namun kabar tersebut buru-buru dibantah MA.