detikNews

Polri: Banyak Orang Penting di Balik Illegal Logging

Informasi yang didapat oleh Operasi Hutan Lestari II menyatakan, banyak orang penting yang terlibat di balik kasus pembalakan liar.

Rabu, 06 Apr 2005 21:53 WIB

detikFinance

Inpres Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal Dikeluarkan

Inpres 4/2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI telah dikeluarkan.

Senin, 28 Mar 2005 20:02 WIB

detikNews

Menhut: Gubernur Papua Keliru Beri Izin Penebangan Hutan

Menhut MS Kaban menilai tindakan Gubernur Papua JP Salossa yang memberikan izin bagi penebangan hutan salah interpretasi karena mengacu UU otonomi khusus.

Rabu, 23 Mar 2005 13:05 WIB

detikNews

MS Kaban Bantah Terima Dana Reboisasi Rp 50 Miliar

Menteri Kehutanan MS Kaban membantah dirinya menerima dana reboisasi dan pengelolaan hutan sebesar Rp 50 miliar.

Rabu, 23 Mar 2005 12:46 WIB

detikNews

Wapres Panggil Menhut Ka'ban

Wapres Jusuf Kalla memanggil Menhut MS Ka'ban. Pemanggilan itu terkait dengan pelaksanaan operasi illegal logging di Provinsi Papua.

Rabu, 23 Mar 2005 07:17 WIB

detikNews

Pemerintah Didesak Potong Jaringan Illegal Logging Papua

Gubernur Papua Yacobus P. Solussa meminta pemerintah pusat memotong jaringan penebangan kayu liar di Provinsi Papua.

Selasa, 22 Mar 2005 13:44 WIB

detikNews

Bukan Sekadar Politik Lokal

Hampir separuh daerah di Indonesia akan menggelar pilkada pada 2005. Potensi konflik sangat besar. Bila tidak diantisipasi bisa menjadi masalah nasional.

Senin, 14 Mar 2005 11:33 WIB

detikNews

Tim Terpadu Illegal Logging ke Papua Pekan Depan

Tim terpadu penanganan illegal logging akan diberangkatkan ke Papua minggu depan. Tim akan dipimpin Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar.

Jumat, 25 Feb 2005 18:17 WIB

detikNews

MRP Tidak Terlalu Penting

Pejabat Gubernur Irjabar Bram O Atururi menilai pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) di provinsi hasil pemekaran Papua itu tidak terlalu penting.

Kamis, 17 Feb 2005 16:02 WIB

detikNews

Papua Diusulkan Dimekarkan Jadi Lima Provinsi

Gubernur Papua JP Salossa mengusulkan kepada Presiden SBY agar Papua dimekarkan menjadi lima provinsi hingga 2009 mendatang.

Selasa, 08 Feb 2005 16:40 WIB