DPR menjanjikan insentif berupa gaji yang lebih besar bagi pegawai BI dan Kementerian Keuangan yang nantinya dipindahtugaskan di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Komisi XI DPR menyindir Komisi VI yang membuat Panja khusus menangani IPO Krakatau Steel untuk mencari bukti-bukti dari BPK dan bukan mengandalkan data hanya dari media massa.

Hampir 80% pegawai BI menolak untuk ditarik menjadi pegawai lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada lima alasan mengapa para pegawai bank sentral ini menolak untuk menjadi pegawai OJK.

Karyawan BI kecewa dengan pernyataan Menkeu Agus Martowardoyo yang mengkaitkan gaji dengan penolakan bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kami tidak pernah mengemis gaji," ujar Ketua IPEBI.

Tim Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh pegawai BI di bidang pengawasan untuk ikut bergabung di dalam OJK ketika telah terbentuk. Jika menolak, OJK siap merekrut pegawai baru.

Mayoritas pegawai Bank Indonesia menolak bergabung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penolakan pegawai BI ini sudah disampaikan secara resmi ke Pansus RUU OJK dalam pertemuan di Hotel Aryaduta tadi pagi.

Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pemerintah untuk membuat badan penyidikan dalam tubuh OJK khusus untuk menangani kasus-kasus perbankan.

Panja RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DPR mengundang BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapapem LK) rapat di Hotel karena ingin mencari suasana baru.

PAN meminta masyarakat Yogyakarta memahami benar tujuan pemerintah membuat aturan keistimewaan untuk kawasan ini. Perdebatan yang selama ini terjadi dianggap sebagai ribut tanpa guna, pepesan kosong belaka.

PDIP menyambut baik terbentuknya panitia kerja oleh Komisi VI DPR terkait polemik seputar initial public offering (IPO) PT Krakatau Steel Tbk.Panja bisa jadi pintu masuk untuk hak angket DPR.