Proses pembahasan revisi Undang-undang Mahkamah Agung (RUU MA) dinilai tergesa-gesa dan dipaksakan untuk dipercepat. Ketergesa-gesaan ini menunjukkan tingginya transaksi politik di DPR.

Perubahan usia pensiun hakim agung bukan hal yang urgen dilakukan saat ini. Revisi UU Mahkamah Agung (MA) seharusnya fokus pada reformasi kinerja di tubuh MA dalam memperlancar jalannya reformasi peradilan.

ICW menilai keputusan panja RUU MA DPR terkait perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun, menyimpang dari semangat reformasi di tubuh MA. Jika sampai disahkan, ICW pun menganggap itu sebagai musibah.

Pagi-pagi, Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung). ICW mempertanyakan dana yang telah diselamatkan Kejagung senilai Rp 8 Triliun.

Rapat panitia kerja (panja) RUU MA memutuskan perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun. Keputusan ini diduga merupakan skenario terkait pemilihan Ketua MA yang kabarnya akan dilakukan awal tahun 2009.

Rapat dengar pendapat terkait RUU Pengadilan Tipikor masih berlangsung. Namun mencuat usulan agar jumlah hakim ad hoc lebih banyak dari hakim karir dalam susunan komposisi majelis hakim. Alasannya?

Komisi III DPR menolak menyetujui penambahan anggaran KPK sebesar Rp 90 miliar. Tindakan ini membuat DPR dianggap tidak mendukung gerakan pemberantasan korupsi.

Anggota DPR pansus RUU Pengadilan Tipikor menggelar rapat dengar pendapat bersama KPK, ICW), dan KRHN. DPR optimis akan selesai sebelum pemilu.

Al Amin Nasution, tersangka kasus korupsi pelabuhan tanjung api-api, Sumatera Selatan dituntut 15 tahun penjara. ICW berharap hakim pengadilan tipikor menghukum Al Amin lebih berat dari tuntutan jaksa.

Ketidakpercayaan ICW terhadap uang negara Rp 8 triliun yang diselamatkan Kejagung membuat lembaga itu gusar. Kejagung pun menunjukkan bukti-bukti setoran uang tersebut.