Pengangkatan menteri maupun wakil menteri adalah hak presiden. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi soal wamen, hak presiden ini dinilai diperkuat. Pihak Istana menyambut keputusan MK itu dengan baik.

Presiden SBY telah mendengar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang wakil menteri (wamen). Menurut SBY, keputusan MK baik. SBY bahkan berterima kasih.

"Saya bekerja di Kemlu sebagai satu kesatuan, termasuk wamen lakukan fungsi-fungsi sangat penting dalam melaksanakan misi dari kementerian," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku pekerjaannya terbantu dengan posisi dua Wakil Menteri (Wamen) dalam struktur birokrasinya.

Pasca putusan MK posisi wakil menteri (wamen) menjadi beku. Menurut Yusril Ihza Mahendra wamen tersebut tidak berwenang melakukan tindakan apapun hingga keluar Keppres yang baru.

"Presiden harus segera memberhentikan mereka. Terserah Presiden apakah akan mengangkat mereka kembali atau tidak," ujar Yusri.

"Sebenarnya keberadaan Wamen secara konstitusional diakui sehingga keberadaan wamen itu sah, yang sekarang masalah adalah aspek administratifnya saja," kata Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika.

"Penjelasannya menimbulkan interpretasi, karena penjelasan bagian dari UU dan karena itu perlu penyesuaian," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, mengenai tindak lanjut terhadap putusan MK mengenai keberadaan Wakil Menteri.

"Karena berat sekali sebagai seorang menteri, perlu ada pembantu yang langsung dan bisa bagi tugas," kata Menhub EE Mangindaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan keputusan mengenai pengangkatan wakil menteri yang dinilai tidak sesuai konstitusi. Keputusan tersebut dipastikan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.