UU Sisdiknas telah mengamanatkan untuk memberikan alokasi APBN sebesar 20%, apakah dana yang diperuntukkan bagi dunia pendidikan tersebut sudah dikucurkan seluruhnya atau hanya angka diatas undang-undang saja?

MK membatalkan pemberlakukan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Seminggu setelah keputusan tersebut diambil, kegiatan perkuliahan di universitas di Indonesia tetap berlangsung normal.

Setelah mengundang banyak kontroversi, gelar guru besar Anak Agung Banyu Perwita seharusnya sudah tidak berlaku sejak yang bersangkutan mengundurkan diri dari Universitas Parahyangan.

Hal paling mendasar yang harus diawasi adalah masalah proporsi dana penyelenggaraan pendidikan. Karena di sana ada hak masyarakat miskin yang tidak boleh kita abaikan karena hak meraih pendidikan adalah hak semua masyarakat Indonesia.

Hasil rapat komisi X DPR-RI dan Depdiknas yang memutuskan UN tetap dilaksanakan seperti konsep sebelumnya, dinilai para aktivis pendidikan sebagai simbol kegagalan perbaikan pendidikan nasional.

Tak hanya kasus Bank Century, UN pun mengenal kosakata sistemik. PKS yang tak menyetujui UN sebagai syarat kelulusan siswa, menyatakan implementasi metodologi UN memiiki dampak sistemik.

Kritik pedas dialamatkan pada Mendiknas M Nuh. Aturan yang dibuat terkait pemadatan jam sekolah guna menyongsong UN disesalkan.

Meski mendapat kecaman dari berbagai pihak, pemerintah bersikeras akan melaksanakan Ujian Nasional (UN). Fraksi PKS menilai langkah pemerintah tersebut telah melampaui batas kewenangannya.

Pemerintah didesak untuk menghentikan UN. Putusan MA sudah jelas, harus ada perbaikan dalam penyelenggaraan UN bila hendak tetap digelar.

Maka meski orang-orangnya banyak yang baru namun mereka hanya akan berjalan dalam kerangka sistem yang sudah dibentuk. Selama ideologi kapitalisme neoliberalisme tetap dianut maka pergantian pemimpin tidak akan memberikan perubahan mendasar.