PKS mendukung revisi UU Pilpres. Namun mereka ingin revisi selain presidential threshold yang merupakan ambang batas perolehan suara minimal bagi parpol dapat mengajukan jagoan dalam Pilpres 2014.

Badan Legislasi DPR akan memutuskan nasib RUU Pilpres siang nanti. Ada 6 fraksi di DPR yang disebut menolak revisi presidential threshold (PT) yang diatur dalam UU Pilpres.

Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis nama 36 anggota DPR yang tak pro pemberantasan korupsi. ICW menyertakan 5 indikator para politisi Senayan tersebut tak pro pemberantasan korupsi.

ICW melihat, banyak anggota Komisi III yang tidak pro pemberantasan korupsi. Celakanya, menurut ICW, mereka nyaleg lagi!

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 36 nama anggota dewan yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Ironisnya, 36 nama ini merupakan calon legislatif 2014. 

Revisi UU Pilpres sudah tuntas, menyisakan satu pasal krusial. Pasal krusial tersebut adalah Presidential Threshold (PT) alias ambang batas parpol untuk bisa mengajukan capres.

“Logistik” politik berupa dana kampanye mulai ditimbun. Peraturan KPU tentang Dana Kampanye peserta Pemilu 2014 belum ditetapkan hingga saat ini. KPU kecolongan atau melakukan pembiaran?

Tiga fraksi di DPR yakni PKS, PAN, dan PPP mendengarkan masukan Muhammadiyah dan NU yang menolak revisi UU Ormas. Namun PKB memilih bertahan alias jalan terus.

Usulan revisi Undang-undang Pilpres masih digodok di Badan Legislasi DPR dan belum dapat kesepahaman untuk diajukan ke paripurna. Fraksi PPP mengusulkan perlunya diatur juga dalam UU Pilpres soal presiden tak rangkap jabatan.

“Karena itu kita usulkan diubah jika absen (tidak hadir) 4 kali dalam satu masa sidang, maka dia diberhentikan," tutur Siswono.