DPR mengusulkan 126 rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019. Ada beberapa RUU yang menjadi prioritas, salah satunya adalah revisi UU Pilkada.

Pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019 antara DPR, DPD, dan pemerintah dimulai. Pemerintah pun mengusulkan 84 RUU yang akan dibahas di DPR hingga 2019 mendatang.

Badan Legislasi DPR mengadakan rapat dengan Menkum HAM Yasonna Laoly dan DPD untuk membahas program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019. Yasonna menuturkan bahwa pemerintah dan lembaga tidak egois dalam mengajukan RUU yang akan dibahas.

Pada Rabu, 1 Oktober 2014 lalu sebanyak 555 anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih dilantik dan diambil sumpahnya di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dua bulan sudah mereka bekerja. Apa hasilnya?

Wakil Ketua Dewan‎ Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mendatangi gedung DPR pagi ini dan bertemu beberapa kader Gerindra di ruang pimpinan DPR. Apa sebenarnya yang dibahas?

Rapat paripurna DPR siang tadi batal mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ‎masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Paripurna mengembalikan pada Badan Legislasi untuk menggelar rapat kembali soal posisi UU MD3 sebelum dibahas.

Ketidakikutsertaan dan ketidakterlibatan DPD dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 UU MD3 merupakan kesalahan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan, bahwa Pemerintah akan menyusun program legislasi nasional (prolegnas) sebagai instrumen perencanaan pembentukan perundang-undangan tingkat pusat

DPR periode 2014-2019 berencana memekarkan Komisi dari 11 menjadi 16 Komisi. Hal ini selain dinilai akan semakin memboroskan APBN juga tidak efektif dalam melakukan pembenahan legislasi.

Hari ini anggota DPR/MPR dan DPD RI hasil pemilihan legislatif lalu akan dilantik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Tak ada kejutan dalam komposisi anggota DPR yang baru. DPR periode 2014-2019 diragukan membawa perubahan di parlemen.