Tujuan kartu Inafis yang dikeluarkan oleh Polri banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Kasi Standarisasi Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Arsal Sahban, menjelaskan keberadaan Inafis ini untuk kepastian hukum dan pelayanan hukum demi keamanan.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat meminta Polri mengungkap secara gamblang proyek pengadaan kartu Inafis kepada masyarakat. Harga kartu Inafis Rp 35 ribu dinilainya sangat mahal dan berpotensi adanya permainan.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat melihat proyek kartu Inafis yang disiapkan Polri justru tumpang tindih dengan proyek e-KTP yang sedang disiapkan Kemendagri.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengkritisi rencana Polri mewajibkan kepemilikan kartu Inafis. Tanpa dasar hukum yang kuat, menurut Benny, penjualan pengadaan Inafis seharga Rp 35 ribu bisa jadi pungutan liar.

Komisi III DPR meminta Polri memberikan cuma-cuma kartu Inafis tanpa memungut biaya.

Polri meluncurkan kartu Inafis yang disebutkan untuk memudahkan masyarakat yang memerlukan kemudahan kepengurusan administrasi. Dari setiap pembuatan kartu tersebut, Polri menarik biaya sebesar Rp 35 ribu.

Lalu lintas Ibukota terkenal garang. Bahkan polisi yang bertugas mengatur lalu lintas pun memiliki risiko yang sama bahayanya dengan pengguna jalan biasa.

Untuk mencegah pelecehan seksual, kepolisian membuat loket khusus wanita di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat. Pelayanan SIM dinilai rawan pelecehan terutama saat pemohon SIM wanita hendak melakukan proses foto.

Warga yang ingin mengurus perpanjangan SIM dan STNK dapat mengurusnya di mobil layanan SIM dan STNK keliling. Pelayanan ini hanya bisa digunakan untuk memperpanjang SIM dan STNK, bukan untuk membuat baru.

Seorang perempuan asal Papua tiba-tiba menangis keras saat dibawa seorang polantas ke Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Perempuan yang saat itu diduga terpengaruh alkohol merengek ke polisi agar tidak ditahan.