detikNews

Rakyat Papua Tak Minta Merdeka, Tapi Keseriusan Pemerintah

Masyarakat Papua kecewa atas pelaksanaan otsus yang tidak serius dari pemerintah pusat. Tapi bukan berarti rakyat Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Jumat, 05 Agu 2005 23:10 WIB

detikNews

Sudah Jelas Papua Bagian NKRI, AS Tidak Berhak Intervensi

Status Papua sudah jelas, menjadi bagian NKRI sejak 1969. Karena itu, AS tidak berhak melakukan intervensi terhadap Papua.

Senin, 01 Agu 2005 14:26 WIB

detikNews

Mensesneg: Parpol Lokal akan Diatur dalam UU Otsus NAD

Inilah jalan keluar yang akan dilakukan pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan GAM. Partai lokal akan diakomodasi dalam UU Otsus NAD.

Selasa, 19 Jul 2005 14:14 WIB

detikNews

Pembentukan Korem Baru di Papua Perlu Dipertimbangkan Lagi

Solidaritas Nasional Untuk Papua (SNUP) mendesak pemerintah dan TNI untuk mempertimbangkan kembali rencana pembentukan Korem baru di Papua.

Selasa, 29 Mar 2005 14:21 WIB

detikNews

Gubernur Papua Tolak Desakan DAP Soal UU Otonomi Khusus

Gubernur Papua J.P Salossa menolak mengembalikan UU Otonomi Khusus kepada pemerintah pusat sebagaimana rekomendasi Dewan Adat Papua (DAP).

Selasa, 08 Feb 2005 16:32 WIB

detikNews

Insiden Puncak Jaya, DPR akan Kunjungi Papua

Komisi I DPR RI akan mengunjungi Papua untuk melihat kondisi terakhir pasca insiden di Puncak Jaya, Papua yang menewaskan 6 warga sipil.

Jumat, 03 Des 2004 14:46 WIB

detikNews

Kalla Dialog dengan Pimpinan Gereja Se-RI di Papua

Cawapres Jusuf Kalla berdialog dengan pemimpin gereja seluruh Indonesia di Papua. Konflik agama dan Otonomi Khusus jadi topik bahasan.

Selasa, 24 Agu 2004 22:38 WIB

detikNews

Mega Tak Perlu Banding Putusan PTUN Soal Gubernur Irjabar

Presiden Mega diimbau lapang dada dengan tidak melakukan banding atas putusan PTUN yang membatalkan Keppres 213/M/2003 soal gubernur Irjabar.

Senin, 19 Jul 2004 13:27 WIB

detikNews

Pemekaran Irjabar Dibatalkan PTUN, Mendagri Banding

PTUN Jakarta membatalkan Keppres No 213/M/2004 yang mengukuhkan Gubernur Irjabar Abraham Atururi. Mendagri menyatakan akan banding.

Rabu, 16 Jun 2004 15:29 WIB