Proses perizinan di Kota Bandung akan segera direformasi. Dari tadinya manual dengan pengajuan berkas-berkas kertas dan langsung datang ke kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Seperti ini proses permohonan perizinan manual versi Pemkot Bandung.

Mengajukan perizinan di Kota Bandung akan lebih mudah. Karena mulai 28 Mei nanti proses perizinan akan dilakukan secara online melalui situs bppt.bandung.go.id. Seperti apa teknisnya nanti?

Eks Kepala BPPT Mar‎zan Aziz Iskandar dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi pengadaan bus TransJakarta tahun 2013 dengan terdakwa Udar Pristono yang digelar di Pengadilan Tipikor.

‎Sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi pengadaan bus TransJakarta tahun 2013 dengan terdakwa Udar Pristono digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Mantan Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar dihadirkan sebagai saksi.

Mulai 28 Mei 2015 mendatang, mengurus perizinan tidak perlu datang ke kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) di Jalan Sukabumi, melainkan bisa diakses dari ponsel maupun depan layar komputer.

Mantan Sekretaris Dishub DKI Jakarta, Hasbi Hasibuan, mengklaim meneliti ulang hasil perencanaan pengadaan bus TransJakarta tahun 2012 yang dikerjakan BPPT. Meski diteliti ulang, nyatanya hasil perencanaan bus TransJ tetap dipakai tanpa ada perubahan mendasar oleh panitia.

Pemkot Bogor terus membenahi sistem pelayanan yang memudahkan warganya. Hari ini, Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor meluncurkan pendaftaran perizinan secara daring (online).

Pemerintah tengah menggenjot sektor pariwisata untuk mendatangkan lebih banyak lagi turis domestik ataupun mancanegara. Salah satu destinasi wisata andalan yaitu Lombok, NTB. Pemerintah pun mulai berbenah.

Eks Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono juga didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan bus TransJakarta tahun 2013. Pristono diyakini melakukan penyimpangan kerja sehingga pengadaan bus TranJ malah merugikan keuangan negara.

Mantan Kadishub DKI Jakarta, Udar Pristono, didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan bus TransJakarta pada tahun 2012 dan 2013. Untuk pengadaan bus tahun 2012, kerugian negara mencapai Rp 9,576 miliar.