Hasil resmi Pileg 2014 yang diumumkan KPU memastikan Partai NasDem lolos ke parlemen. Partai besutan Surya Paloh inipun menyambut gembira. Partai NasDem lantas menegaskan kepastian koalisinya dengan PDIP dan PKB.

PKB akan menggugat hasil perhitungan suara Pileg 2014 oleh KPU. Ini karena ada satu juta suara yang diperoleh PKB tak masuk hitungan KPU.

Tanggal 9 Mei besok menjadi batas akhir penetapan hasil rekapitulasi suara nasional di KPU. Mahkamah Konstitusi (MK) baru membuka penerimaan laporan gugatan sengketa pileg 3 hari setelah penutupan itu.

Suara PDIP mengusai kursi DPRD Kota Surabaya. Namun, PDIP merasa ada dugaan permainan penggelembungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di KPU Surabaya. PDIP pun berancang-ancang akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dibakar massa akibat kisruh berlarut tentang sengketa pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan judicial review terhadap UU Pilpres yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, menilai putusan itu sudah tepat.

Siang ini MK akan memutuskan uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra terkait UU Pilpres. Jika gugatan Yusril dikabulkan maka Presidential Threshold (PT) kemungkinan dihapus, semua parpol peserta Pemilu pun bisa mengusung capres. Peta politik bakal berubah?

Partai Gerindra menyatakan siap menerima apa pun hasil uji materi tentang UU Pemilihan Presiden yang sore nanti akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yusril Ihza Mahendra menilai Pemilu 2014 bisa inkonstitusional karena MK menganulir sejumlah pasal UU Pilpres. Dalam hal ini, Ketua DPP Golkar dan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari sependapat dengan Yusril.

Putusan MK tentang pemilu serentak di 2019 menyisakan jejak tidak sedap. Bahkan disinyalir kuat ada aroma judicial corruption dalam putusan yang diketok oleh Ketua MK Mahfud MD pada 2013 silam itu.