Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar ada pengaman dalam formulir C1 Pilkada 2010 mendatang. Pengaman itu digunakan agar pemilih hanya memilih di satu tempat pemungutan suara (TPS) saja.

Sidang sengketa hasil pilpres 2009 akhirnya sampai pada tahap akhir dengan pembacaan putusan oleh Ketua MK Mahfud MD. Majelis hakim konstitusi secara aklamasi menolak gugatan pasangan JK- Wiranto dan Mega-Prabowo.

Tim Hukum Mega-Prabowo merasa telah mengajukan bukti-bukti yang kuat dalam persidangan perselisihan hasil pemilu di MK. Karena itu mereka optimistis MK akan mengabulkan permohonan mereka.

Kemungkinan untuk pemungutan suara ulang Pilpres terbuka lebar jika Mahkamah Konstitusi (MK) berhasil membuktikan bahwa terjadi kecurangan pemilu masif di sejumlah wilayah tanah air. Namun wacana Pilpres putaran kedua kurang relevan saat ini.

Ribuan formulir C1 palsu yang beredar di Kota Tangerang, Banten dikabarkan dibuat secara resmi oleh Partai Demokrat (PD). Namun hal ini dibantah oleh Tim Hukum SBY-Boediono.

Mahkamah Konstitusi (MK) menengarai kecurangan pilpres memang berlangsung secara masif. Namun untuk menyimpulkan apakah kecurangan itu bersifat terstruktur dan sistematis masih perlu pembuktian lebih jauh.

Ribuan formulir rekap di tingkat TPS atau form C1 palsu beredar di Kota Tangerang, Banten. KPU Provinsi Banten yang mengetahui peredaran formulir tersebut menginstruksikan agar formulir itu tidak digunakan.

KPU mempertanyakan bukti-bukti gugatan hasil pilpres yang diajukan tim Mega-Prabowo ke MK. Bukti yang ada dinilai tidak sesuai ketentuan dalam UU Pilpres dan Peraturan KPU.

KPU yakin akan menang dalam sidang gugatan di MK. KPU telah menyiapkan semua bukti-bukti yang diperlukan.

JK-Wiranto dan Mega-Prabowo akan mengajukan gugatan kecurangan Pilpres ke MK. Bawaslu pun siap menjadi saksi sengketa DPT.