Wacana kembalinya Duet SBY-JK cukup membuat PKS berang. SBY diminta untuk berhati-hati merespon wacana itu dan tidak mengulang kegagalan bersama JK dalam membangun pemerintahan selama ini.

Rencana kembalinya Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) ke pangkuan SBY mendapat penolakan keras dari PKS. Jika SBY tetap nekat menerima kembali JK sebagai cawapresnya, PKS akan keluar dari koalisi dan mempertimbangkan kembali dukungannya kepada SBY.

"Katanya sih partainya PKS, presidennya SBY," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring. Padahal Partai Demokrat (PD) keberatan nama SBY dicatut parpol lain sebelum ada koalisi permanen.

PKS mengaku sudah menjajaki proses koalisi dengan Partai Demokrat. Namun, bukan dalam penentuan capres atau cawapres, melainkan kerjasama untuk mengawasi jalannya Pemilu.

Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla setelah sebelumnya ia melakukan pertemuan dengan Capres Partai Demokrat SBY. Namun SB membantah menelikung SBY.

Parpol yang telah menjalin koalisi dan mendaftarkan pasangan capres/cawapresnya ke KPU dilarang pecah kongsi atau bubar. Hal ini untuk menghindari terjadinya defisit jumlah pasangan capres/cawapres.

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat (PD) bertemu di Rumah PAN membahas koalisi yang lebih baik. Kedua partai itu sepakat bahwa koalisi pemilu 2004 tidak efektif sehingga membutuhkan perbaikan di sana-sini.

Partai Amanat Nasional (PAN) berancang-ancang akan melakukan koalisi dalam Pemilu 2009. Namun koalisi tersebut harus bersifat permanen selama 5 tahun.

Pertemuan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai langkah maju. Namun agar lebih maju lagi, kedua tokoh tersebut perlu mengajak SBY.

Kesamaan visi misi adalah sebuah hal yang penting dalam membentuk koalisi. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengaku selama ini tidak memiliki masalah yang serius dengan Partai Demokrat.