Meskipun disebut-sebut mengurangi pasal korupsi dalam perkara Gayus Tambunan, Jaksa Cirus Sinaga tidak bisa dikenai pasal UU Tipikor tentang mengahalang-halangi penyidikan.

Kejagung menyatakan tidak akan memeriksa kembali jaksa Cirus Sinaga. Meskipun, nama Cirus kembali disebut oleh Kompol Arafat terlibat dalam rekayasa kasus Gayus Tambunan.

Majelis hakim sidang kasus Anggodo Widjojo menunda persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Penundaan ini terkait dengan belum adanya kesediaan Bareskrim Mabes Polri untuk menyerahkan rekaman percakapan Ade Rahardja dan Ari Muladi.

Laporan Partai Bulan Bintang (PBB) soal jaksa Farid Harjanto terkait kasus korupsi Sisminbakum tidak akan ditanggapi Jamwas Marwan Effendi. Sekjen PBB, BM Wibowo mempertanyakan maksud Jamwas yang menolak menindaklanjuti laporan mereka.

Ternyata masih ada beberapa jaksa di tingkat Kejari dan Kejati DKI Jakarta yang tidak menguasai pekerjaannya. Beberapa jaksa dinilai tidak memiliki kemampuan manajerial maupun teknis dalam melakukan tugasnya.

Tawar-menawar besarnya kerugian negara antara Jampidsus Amari dengan Hary Tanoe seharusnya tak perlu dilakukan. Jaksa memiliki hak untuk melakukan upaya paksa.

Kerugian negara harus dibayarkan sesuai dengan jumlah sebenarnya, tidak bisa dilebih-lebihkan. Tidak bisa juga ditambahkan dengan bunganya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Laporan Partai Bulan Bintang (PBB) soal jaksa Farid Harjanto terkait kasus korupsi Sisminbakum tidak akan ditanggapi. Kejagung menilai tidak ada yang salah dengan Farid.

Jamwas Marwan Effendy membantah keras isu adanya rivalitas antara dirinya dengan Jampidsus Amari terkait kasus korupsi Sisminbakum. Marwan justru menyebut isu tersebut sebagai isu murahan belaka.

Jamwas Kejagung Marwan Effendy menyatakan, adalah Jampidsus Amari yang pertama menawarkan Hary Tanoesoedibjo untuk mengganti uang negara dalam kasus Sisminbakum. Padahal, Amari dan Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan itu inisiatif Hary Tanoe.