Meskipun sudah diingatkan, masih ada saja anggota DPR yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Masih ada 64 yang belum melaporkan kekayaannya.

Rilis yang dilakukan KPK soal siapa saja politisi Senayan yang belum melaporkan harta kekayaan mereka sepertinya mulai berhasil. Buktinya, puluhan politisi PAN akan datang ke KPK untuk menyerahkan LHKPN.

Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk yang paling malas melaporkan harta kekayaan mereka. PAN menjanjikan akan memberikan sanksi jika hingga Jumat ini belum melaporkan harta kekayaannya.

Sikap kepolisian yang tidak merinci nama-nama perwiranya yang memiliki rekening mencurigakan diapresiasi Komisi Informasi Pusat (KIP). Namun seharusnya Polri juga menyampaikan LHKPN pemilik rekening itu untuk menyamakan dengan Laporan Hasil Analisa PPATK.

Menurut catatan KPK masih ada 8 politisi PPP di DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya. Minggu ini rencananya akan dituntaskan pelaporan kekayaan tersebut ke KPK.

Menurut catatan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang paling malas melaporkan harta kekayaan mereka. Kewajiban itu dipastikan akan segera tuntas pada Minggu ini.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan belum menyampaikan laporan harta kekayaannya sejak menjadi anggota Dewan Oktober tahun lalu.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung membantah belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Pramono menegaskan ia melaporkan kekayaannya ke KPK pada 11 Februari lalu.

KPK akan mengirimkan nama-nama anggota DPR yang belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Ketua DPR.

Bukan anggota DPR saja yang belum memenuhi kewajiban LHKPN. Pimpinan DPR pun hingga kini masih ada yang malas melaporkan kekayaannya.