KPK tengah menangani dua perkara yang diduga kuat terkait dengan Muhammad Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini pun akan segera dipanggil oleh KPK.

Muhammad Nazaruddin menerima keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang mencopot dirinya dari jabatan bendahara umum. Makanya, dia tidak akan menggugat keputusan itu.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Saan Mustopa membersilakan Badan Kehormatan (BK) DPR memeriksa anggota DPR dari F-PD Muhammad Nazaruddin. Tapi, harus obyektif.

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Amir Syamsuddin menganggap wajar sumbangan Rp 13 miliar yang diberikan mantan bendahara M Nazaruddin ke partai.

Di dalam tesisnya yang didasarkan pada observasi terhadap berbagai kesultanan pada masanya, teori siklus perubahan sosial yang dicetuskan oleh pemikir dan sosiolog muslim Ibnu Khaldun, relevan dengan perjalanan dan kenyataan politik Indonesia.

"Perlu saya tegaskan bahwa tuduhan itu sama sekali tidak benar dan tidak memiliki landasan bukti apa pun," kata Choel Mallarangeng membantah tuduhan bahwa ia mengendalikan proyek-proyek di Kemenpora.

Mantan Bendahara PD Nazaruddin mengancam akan membuka aib petinggi PD, Amir Syamsuddin dan Andi Mallarangeng. Nazaruddin diminta membuktikan tudingannya itu.

Dirut PT DGI Dudung Purwadi dan Dirkeu Laurencius Teguh Khasanto dicegah oleh Kemenkum HAM terkait kasus suap di Kemenpora. Pencegahan ini atas permintaan KPK.

Politisi Partai Demokrat Marzuki Alie memastikan partainya tetap solid menyusul kisruh kasus yang melilit Nazaruddin. Marzuki juga membantah melindungi Nazaruddin.

"Setelah saya, sekarang adik saya yang dituduh. Silakan KPK usut saja tuduhan itu, saya siap diperiksa kapan saja," ujar Menpora Andi Mallarangeng menanggai tudingan mantan Bendahara Umum DPP PD, M. Nazaruddin.