Perdebatan mengenai mana yang lebih kuat antara MoU dan Undang-undang (UU) menjadi ramai seiring munculnya perebutan penanganan kasus antara KPK dan Polri. Lalu, diantara UU dan MoU, mana yang lebih tinggi?

Polri berdalih bisa menangani kasus itu karena adanya MoU antara KPK, Polri dan Kejagung. Padahal, beberapa pasal dalam MoU itu malah menguatkan KPK sebagai pihak yang seharusnya menangani kasus tersebut.

Terdakwa dan Saksi kunci KPK dalam kasus simulator SIM, Sukotjo S Bambang, mengaku senang kasusnya bisa berjalan dengan cepat. Padahal Sukotjo sempat putus asa dengan kasus yang menjeratnya tersebut.

Hasil pertemuan antara pimpinan KPK dan Kapolri memang tidak menelurkan hasil yang signifikan. Akan tetapi, setidaknya ada satu kesepakatan kecil kedua belah pihakperkara di media.

Pimpinan KPK dan Kapolri telah mencoba bertemu untuk mendinginkan suasana terkait rebutan perkara Simulator SIM. Sayangnya, dalam pertemuan sampai subuh itu, tak ada hasil signifikan yang didapatkan.

Rebutan perkara Simulator SIM antara KPK dan Polri tak juga reda. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan tak ada kesepakatan antara pihaknya dengan Polri soal pembagian perkara tersebut.

Ketum PD Anas Urbaningrum meminta agar Presiden SBY tidak didesak untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan KPK-Polri. Sebab, masalah KPK-Polri merupakan urusan hukum.

KPK saat ini tengah menyidik perkara dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. KPK ternyata tidak hanya melakukan penindakan, namun dalam waktu dekat KPK akan membuat sistem pencegahan di sana.

KPK memastikan akan menahan tersangka kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo. Akan tetapi penahanan itu baru akan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dianggap cukup.

Beralaskan UU, KPK tak mau mundur dalam mengusut perkara Simulator SIM di Korlantas, meski Mabes Polri juga menyidik kasus yang sama. KPK juga memiliki alasan lain: Korlantas berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat banyak.