Keberadaan Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan dinilai melanggar konstitusi. Seharusnya, setiap lembaga peradilan berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Untuk itu, pemerintah siap melakukan judicial review tentang aturan tersebut.

Kontras dan beberapa LSM menggugat jabatan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan karena dinilai seorang TNI aktif tidak bisa menduduki jabatan politis. Selain itu Sjafrie juga dinilai terlibat beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan.

Perwakilan korban pelanggaran HAM  mendaftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI No 3/P/2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara-(PTUN) Jakarta. Kepres itu dinilai tidak demokratis.

Menkumham lewat kuasa hukumnya, Suwaryoso menyimpulkan tak ada pelanggaran pengeluaran surat keputusan remisi sebagai obyek sengketa. Sedangkan kuasa hukum penggugat, Herman Kadir mengaku belum siap memberikan kesimpulan dan minta waktu hingga Rabu besok.

Lelang pengadaan kapal patroli perikanan senilai Rp 700 miliar diulang secara sepihak oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Peserta lelang tak terima dan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

KPK menangkap hakim PT TUN Ibrahim dan seorang pengacara bernama Adner Sitorus. Gugatan terkait perkara sengketa tanah antara Pemprov DKI melawan PT Sabar Ganda. Adner adalah kuasa hukum PT Sabar Ganda.

Hakim Ibrahim ternyata tidak hanya menderita penyakit ginjal yang akut, komplikasi yang menyerangnya sejak tujuh tahun lalu juga memperburuk kondisi kesehatannya. Dalam Semiggu Ibrahim harus melakukan cuci darah sebanyak dua kali

Dalam kurun waktu 4 Januari 2010 hingga 15 Maret 2010, Hakim Tinggi PT TUN Jakarta Ibrahim telah menangani 23 perkara TUN.

Hakim PTUN Ibrahim ditangkap KPK sedang menerima suap sebesar Rp 300 juta dari pengacara berinisial AS. Pengacara Junimart Girsang mengaku menjadi kuasa hukum hakim yang konon sedang sakit gagal ginjal itu.

Komjen Pol Susno Duadji menolak untuk diperiksa oleh Propam dengan aturan yang digunakan belum diundangkan. Jika terus menolak untuk diperiksa maka Susno akan disidang kode etik secara inabsentia.