Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi yang membahas ketua dan wakil ketua komisi telah selesai. Berikut daftar lengkap fraksi yang menduduki posisi ketua dan wakil ketua komisi.

Komisi III DPR yang membidangi hukum menjadi incaran fraksi-fraksi besar, salah satunya Fraksi Partai Demokrat (FPD). Fraksi ini mengaku mengincar Komisi III untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Sidang Pansus telah menetapkan fraksi-fraksi yang akan menduduki posisi ketua untuk tiap komisi dan alat kelengkapan DPR. Namun untuk nama-nama yang akan menjabat belum diputuskan dan akan diserahkan ke fraksi masing-masing.

Layaknya kacang goreng yang laris manis, Komisi X DPR pun jadi rebutan. Sedikitnya ada empat fraksi yang tertarik "menguasai" komisi seni budaya ini.

Sore nanti pimpinan fraksi di DPR akan memutuskan pembagian komisi dan pimpinannya dalam rapat konsultasi dan lobi. Mereka akan memperebutkan komisi dan pimpinan komisi yang memiliki mitra kerja kemanterian 'basah'.

Pimpinan DPR sedang "mengundi" posisi Ketua Komisi DPR. Fraksi Partai Demokrat mendapat kesempatan memilih pertama. Sementara Fraksi Partai Hanura harus gigit jari karena tidak kebagian undian.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berpandangan perlunya komisi DPR berjumlah 15, sekali pun mayoritas pimpinan DPR sepakat jumlah komisi tetap. PKS berharap dapat mempertahankan posisi Ketua Komisi X yang kemarin diembannya.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan, kelanjutan pembahasan RUU DIY hanya soal waktu saja. Karena itu, diperlukan komunikasi antar pihak dengan tetap mengatasnamakan kepentingan masyarakat Yogya.

Kalau pada periode 2004-2009 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya memiliki 11 komisi ditambah dengan alat kelengkapan lainnya, sekarang jumlah komisi diusulkan bertambah menjadi 15.

Penilaian terhadap rencana pembuatan film Indonesia yang melibatkan bintang porno asal Jepang Maria Ozawa alias Miyabi sebaiknya diserahkan ke masyarakat. Jika muncul penolakan dari masyarakat, sebaiknya rencana pembuatan film tersebut dikaji ulang. Jika tidak, boleh jalan terus.