Proses pengesahan RUU MA dinilai cacat secara formil maupun materiil. Atas dasar itu,  ICW mengadukan ketua DPR Agung Laksono ke Badan Kehormatan (BK) DPR selaku pimpinan sidang paripurna pukul 14.00 WIB.

Dua anggota Komisi VIII DPR diduga menerima dana gratifikasi terkait pengawasan haji ke Arab Saudi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mulai fokus pada kasus tersebut.

Dua anggota DPR dilaporkan ICW telah menerima uang dari Depag US$ 2.845 terkait pengawasan penyelenggaraan haji. KPK mempertanyakan maksud Depag memberikan uang itu.

Pelayanan haji yang buruk memunculkan dugaan adanya gratifikasi pada penyelenggaraan haji. DPR menggodok langkah untuk mengajukan hak angket untuk pelaksanaan haji tahun ini.

Anggota Komisi VIII DPR Zulkarnain Djabar dan Said Abdullah diduga menerima ongkos pengawasan haji ke Arab Saudi dari DPR dan Departemen Agama. Zulkarnain membantah hal ini.

Dalam UU MA yang baru disahkan, biaya perkara wajib dimasukkan dalam PNBP. Artinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhak mengaudit biaya itu. Soal ini MA mengaku pasrah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) akan mengadukan Ketua DPR Agung Laksono terkait dugaan pelanggaran Tata Tertib (Tatib) DPR dalam pembahasan RUU MA.

Fraksi Partai Gorkar geram dengan tudingan adanya suap dalam pembahasan RUU Mahkamah Agung (MA) yang dilontarkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Jika tidak mampu menunjukkan bukti, Golkar mengancam akan menuntut ICW.

Dua anggota Komisi VIII DPR, ST dan SA, diduga menerima gratifikasi sebesar US$ 2.845 dalam perjalanan dinas saat meninjau pelaksanaan ibadah haji 2006. ICW mengadukan mereka ke Badan Kehormatan DPR.

RUU tentang perubahan kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disahkan. ICW akan mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.