Berkiprahnya pejabat publik di struktural KONI Jatim dinilai sebagai langkah strategis pejabat secara politis maupun secara material. Sehingga organisasi yang dibiayai APBD itu bak lingkaran setan.

Gubernur Jatim, Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf bertemu dengan 38 partai politik parlemen dan nonparlemen. Pertemuan ini membicarakan permasalahan aktual saat ini.

Wakil Gubernur (Wagub) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ngotot memimpin KONI Jatim karena telah mendapat dukungan dari Mahkamah Konstitusi (MK) diragukan. Sebab MK tidak akan berbuat konyol dengan melanggar undang-undang.

Wakil Gubernur (Wagub) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul tidak akan mundur sebagai Ketua KONI Jawa Timur. Alasannya siapapun bebas untuk menjadi pengurus. Bahkan dia mengaku mendapat lampu hijau dari MK.

Kabinet KONI Jatim yang umurnya belum genap satu bulan mulai goyah. Pengurusnya mulai mrotoli alias mengundurkan diri karena tak ingin dianggap menabrak undang-undang. "Kalau melanggar, ya sudah saya mundur," kata Agus Maimun, politisi PAN.

Desakan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang menjadi Ketua KONI Jatim untuk legowo mengundurkan diri kian deras. Langkah itu demi pemberian contoh kepada publik bahwa pejabat juga menghormati undang-undang.

Kepengurusan KONI Jatim dibawah kepemimpinan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjadi sorotan tajam dengan tudingan melanggar undang-undang. Ada dua pihak yang dianggap wajib ikut bertanggungjawab.

Kepengurusan KONI Jatim periode 2010-2014 yang dinahkodai Wagub Saifullah Yusuf menjadi bola panas. Komunitas Pecinta Olahraga Jatim akan melayangkan gugatan karena KONI telah melanggar undang-undang.

Kabinet KONI Jatim yang dipimpin Wakil Gubernur Saifullah Yusuf melahirkan kontroversi. Para petinggi Muspida Jatim masuk struktur sebagai pelindung. Salah satunya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)  M Farela. Tapi Farela mengaku tidak tahu.

Saifullah Yusuf bersedia memimpin KONI Jatim karena menganggap tidak ada ketentuan yang terlanggar. Apalagi menurutnya KONI Pusat akan mengajukan revisi undang-undang yang mengatur rangkap jabatan pejabat publik.