PTUN Jakarta akan memutuskan perseteruan dr. Lucky Aziza Bawazier melawan Menkumham, Patrialis Akbar terkait pemberian remisi terhadap dr. Rudy Sutadi, mantan suami dr. Lucky. Perjalanan sidang lebih dari setengah tahun tersebut berjalan penuh liku dan melodrama keadilan.

Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda mengaku masih banyak bangunan di Bandung yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda mengaku masih banyak bangunan di Bandung yang tidak mempunyai ber-IMB. Hal tersebut, kata Ayi, dikarenakan lemahnya pengawasan dan berkurangnya wibawa pemerintah.

Hakim PT PTUN DKI Jakarta, Ibrahim, enggan menunjukkan wajahnya selama proses rekonstruksi berlangsung. Warga Cempaka Putih yang penasaran pun berusaha menarik selimut yang digunakan untuk menutupi tersangka suap Rp 300 juta tersebut.

PTUN Jakarta menolak gugatan masyarakat peserta lelang melawan Kemen KP terkait pelelangan ulang kapal senilai Rp 700 miliar.

Kondisi sakit Hakim PTUN DKI Jakarta Ibrahim tidak mempengaruhi penyelidikan KPK. KPK memastikan telah mengantongi alat bukti percakapan antaran Ibrahim dan advokat Adner Sirait saat terjadi penyerahan uang Rp 300 Juta.

Keberadaan Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan dinilai melanggar konstitusi. Seharusnya, setiap lembaga peradilan berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Untuk itu, pemerintah siap melakukan judicial review tentang aturan tersebut.

Kontras dan beberapa LSM menggugat jabatan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan karena dinilai seorang TNI aktif tidak bisa menduduki jabatan politis. Selain itu Sjafrie juga dinilai terlibat beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan.

Perwakilan korban pelanggaran HAM  mendaftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI No 3/P/2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara-(PTUN) Jakarta. Kepres itu dinilai tidak demokratis.

Menkumham lewat kuasa hukumnya, Suwaryoso menyimpulkan tak ada pelanggaran pengeluaran surat keputusan remisi sebagai obyek sengketa. Sedangkan kuasa hukum penggugat, Herman Kadir mengaku belum siap memberikan kesimpulan dan minta waktu hingga Rabu besok.