Upaya 'menguasai' LP Kerobokan belum bisa dilakukan. Petugas TNI dan Polri yang bersiap masuk ke dalam LP mengurungkan niatnya. Petugas membuka negosiasi dengan pentolan LP Kerobokan.

"Saya menepis isu ada korban meninggal saat penertiban," ujar Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin.

Pemerintah Indonesia siap bekerjasama dengan Hongkong terkait timbal balik hukum atau yang disebut Mutual Legal Assistance (MLA).

Masalah over kapasitas diduga menjadi masalah utama kerusuhan di LP Kerobokan. Menurut Menkum HAM Amir Syamsuddin, kerusuhan di LP Kerobokan lebih karena keributan antar napi.

Kerusuhan yang terjadi di LP Kerobokan menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Betapa pentingnya menyelesaikan masalah kelebihan kapasitas di lapas. Pemerintah lantas didesak untuk membuat kebijakan grasi massal.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Kerobokan, Bali, sudah bisa dikendalikan. Namun arsip-arsip di penjara itu terbakar sehingga menimbulkan kerepotan karena harus melakukan pendataan ulang.

Dalam sepekan terjadi dua kericuhan di LP Kerobokan, Bali. Bahkan dalam peristiwa yang terjadi pada Selasa (21/2) malam, terjadi aksi pembakaran dan lempar batu. Menkum HAM pun memberi sinyal akan melakukan pergantian pejabat di LP Kerobokan.

Sejumlah napi LP Kerobokan mengaku ada perlakuan tidak adil oleh petugas terhadap mereka, sehingga memicu kerusuhan. Keadilan yang seperti apa yang dituntut para napi ini, Dirjen PAS Sihabudin mengaku akan menelusurinya.

Masalah over kapasitas disebut sebagai latar belakang kerusuhan di LP Kerobokan. Komisi III DPR RI menyebut masalah over kapasitas LP ini sebagai kesalahan manajemen dari Kemenkum dan HAM.

Menkum HAM Amir Syamsuddin sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang status anak di luar nikah. Ia berpendapat putusan MK bijaksana.